BANDUNG, (PR).-
Perdebatan mengenai isi perjanjian Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia dan Singapura, dinilai tak perlu dilanjutkan. Pemerintah tetap meminta jajaran DPR RI untuk meratifikasi perjanjian tersebut setelah implementing arrangement (IA) sebagai petunjuk teknis rampung.
 

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai membuka acara Temu Pakar Satelit Tingkat Nasional di Hotel Hyatt Jln. Sumatera Kota Bandung, Selasa (26/6).

"Selain dokumen perjanjian, sebetulnya kita harus melengkapi dengan IA sebagai petunjuk teknis dan operasional di lapangan. Makanya, draf tersebut belum diserahkan. Dengan "penolakan" yang dilontarkan Komisi I DPR RI, kemarin (25/6), menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera melengkapinya", katanya.

Hassan meyakini, jajaran DPR RI masih terbuka untuk melakukan ratifikasi draf kerja sama tersebut secara utuh. "Tunggu sampai dibuat draf yang utuh, baru dilakukan pembahasan. Dalam diskusi, kita tidak bisa membatalkan atau melakukan penolakan sesuatu yang belum berlaku. Kan, drafnya saja belum dikasih", ujarnya. Dengan kesediaan DPR RI melakukan ratifikasi, menurut Hassan, pemerintah akan mempersiapkan tim yang lengkap untuk membahas secara komprehensif.

Dalam lawatannya ke Singapura dua minggu lalu, Hassan mengingatkan Menteri Luar Negeri Singapura untuk segera menuntaskan IA, terutama untuk penggunaan wilayah latihan Bravo. Meski pihak Singapura merasa sudah cukup dengan dokumen yang ditandatangani di Bali beberapa waktu lalu, namun dalam ketentuan Pasal 6 DCA dinyatakan bahwa breakdown aturan latihan disusun bersama oleh masing-masing Angkatan Bersenjata kedua negara. ”Mereka bilang, hal ini akan segera dikerjakan, sampai menunggu perdebatan di Indonesia mereda,” ucap Hassan.

Berdasarkan draf DCA, terdapat dua area latihan militer (military training area /MTA) yang digunakan untuk latihan pertahanan. MTA I meliputi sekitar Pangkal Pinang, MTA II di sekitar Natuna dan Natuna Selatan. Area latihan terbagi tiga, yaitu Alfa 1 (tes kelaikan udara, cek penanganan, dan latihan terbang), Alfa 2 (latihan matra udara), dan Bravo (latihan manuver laut Repubic of Singapore Navy (RSN), termasuk bantuan tembakan laut dan penembakan rudal bersama Republic of Singapore Air Force (RSAF ).

Untungkan Singapura

Anggota Komisi I DPR dari F-PAN, Abdillah Toha menilai, perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura dalam bentuk yang ada sekarang tidak perlu dilanjutkan karena hanya akan merugikan Indonesia. "Terlalu dipaksakan. Buat apa semua itu," ujar Abdillah ketika dihubungi "PR" melalui telefon di Jakarta, Selasa (26/6) malam.

Menyinggung implementing arrangement (peraturan pelaksanaan) yang harus dilengkapi, Abdillah mengatakan, Singapura menganggap itu sudah selesai. Padahal, Indonesia melihatnya belum selesai.

Menurut dia, perjanjian DCA itu lebih banyak menguntungkan Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini memberikan peluang kepada Singapura untuk memanfaatkan wilayah udara Indonesia, sehingga dikhawatirkan membahayakan masyarakat.

Beasiswa

Sementara itu, usai membuka acara Temu Pakar Satelit Tingkat Nasional, Menlu Hassan Wirajuda selanjutnya mengunjungi Saung Angklung Udjo, Jln. Padasuka No. 118 Bandung. Kedatangan Menlu ke tempat tersebut, terkait program beasiswa seni dan budaya Indonesia dari pemerintah Indonesia untuk para seniman dari negara-negara sahabat. Dalam kesempatan itu, Menlu menyaksikan permainan angklung yang ditampilkan tiga belas warga negara asing. (A-94/A-158)***

Keterangan Gambar: SEJUMLAH warga negara asing peserta Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) untuk negara-negara Southwest Pacific Dialogue (SwPD), Pacific Islands Forum (PIF) Asean+3, India, dan Afrika Selatan memainkan seni angklung di depan Menlu Hassan Wirajuda di Saung Angklung Udjo di Padasuka Bandung, Selasa (26/6).* M. GELORA SAPTA/"PR"

Hanya pengguna yang terdaftar yang boleh menulis komentar.
Silahkan login atau daftar.

Powered by AkoComment 2.0!