Perayaan 40 tahun Konferensi Asia Afrika dihadiri Sekjen PBB

TARI topeng, tari merak, dan sejumlah tarian Sunda lainnya menandai awal kemeriahan peringatan ulang tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Senin pekan ini. Sebagaimana layaknya konferensi yang terjadi 40 tahun lalu, 83 delegasi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Boutros Boutros Ghali dan Presiden Soeharto berjalan kaki dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka. Acara napak tilas itu tentu saja menarik minat masyarakat yang memadati tempat itu.

Peringatan KAA kali ini memang tampak lebih meriah. Teristimewa karena kehadiran Boutros Boutros Ghali, yang bisa disebut sebagai kehormatan bagi negara-negara peserta KAA dan juga GNB (Gerakan Non-Blok). Sekjen PBB itu mengunjungi Indonesia lima hari, sejak Jumat pekan lalu. Dalam pembicaraan empat mata dengan Kepala Negara, Boutros Ghali memberi kado istimewa bagi RI yang merayakan kemerdekaan ke-50. Ia mengundang Presiden Soeharto untuk berbicara di PBB berkaitan dengan perayaan 50 tahun Indonesia merdeka.

Dalam rangka ulang tahun itu, dilangsungkan pertemuan pejabat senior GNB sejak Jumat pekan lalu. Di sini dirumuskan mengenai substansi pembicaraan dalam KTT di Kolombia bulan Oktober mendatang.

Kemeriahan juga terlihat dengan padatnya acara. Ada oratorium dengan judul The Spirit of Bandung, yang didukung 100 seniman dan 30 pemusik. Juga paduan angklung yang dimainkan 750 orang. Bandung, karenanya, tampil sumringah. Sejumlah 117 bendera negara peserta, ditambah satu bendera PBB, berjajar di depan Gedung Merdeka, Bandung. Gedung itu sendiri sejak dua bulan lalu telah dipercantik. Itu semua jelas menambah semangat pertemuan tingkat menteri GNB selama empat hari, sampai Kamis pekan ini.

Begitulah, peringatan hari ulang tahun KAA kali ini tampak lebih istimewa. Karena itu, 200 wartawan dalam dan luar negeri ikut meliput kegiatan ini. Maklumlah, lewat konferensi yang diikuti 29 negara, 40 tahun yang lalu, sejumlah kejadian penting telah terlewati. "Dasasila Bandung yang tercetus kala itu telah menjadi inspirasi, semangat, dan rasa percaya diri banyak bangsa untuk merdeka. Juga menjadi semangat terbentuknya GNB," ujar Nana Sutresna, Pembantu Ketua Pelaksana GNB.

Sekalipun agak terlambat, Dasasila Bandung memang telah diakui sebagai jiwa GNB. Yakni saat KTT GNB di Jakarta 1992, yang melahirkan Jakarta Message. Dalam paragraf 27 Jakarta Message disebutkan, sejak KTT 1992 itu, GNB dijiwai oleh Dasasila Bandung. Meskipun GNB, yang diprakarsai Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, dan Pakistan, sudah berdiri sejak tahun 1961.

"Entah kenapa, para pendiri GNB yang juga pencetus KAA tak secara tegas menyatakan Dasasila Bandung sebagai cikal bakal dan cita-cita yang hendak dicapai gerakan," ujar Nana Sutresna, saat dihubungi Dani Hamdani dari Gatra.

Bagi Indonesia sendiri, pertemuan tingkat menteri GNB di Bandung ini merupakan puncak aktivitas sebagai ketua. Sebab, pada KTT ke-11 yang akan berlangsung di Cartagena, Kolombia, kepemimpinan GNB akan berpindah tangan ke negara Amerika Latin itu. Dalam pertemuan di Bandung ini, sejumlah persoalan kembali menyeruak.

Terutama pelaksanaan perpanjangan Konferensi Nonproliferasi Nuklir atau NPT (Non-Proliferation Treaty), masalah Somalia, Burundi, Timur Tengah, Bosnia, dan dialog Utara-Selatan.

Pertemuan di Bandung ini juga memberikan kesempatan kepada Eritrea untuk mengajukan aplikasi menjadi anggota GNB, melengkapi 111 negara yang telah menjadi anggota. Demikian pula halnya Turkmenistan, yang mengajukan diri menjadi anggota penuh. Sedangkan Macedonia dan Federasi Rusia hadir sebagai tamu.

Melihat perkembangan itu, tak berlebihan jika sejumlah negara berharap, GNB akan berperan lebih besar. Dalam percaturan internasional, sejauh ini, GNB sepertinya dalam posisi pinggiran saja. Bahkan ada suatu masa saat GNB dikenal sebagai gerakan revolusioner, penuntut, dan pengecam. Suatu sikap yang merupakan refleksi dari posisi sejumlah negara GNB yang memang menjadi negara yang ditindas dan diperas atau terjajah. "Sejak KTT 1992, kita menyadari, langkah itu keliru. Karena itu, kita kembangkan langkah kerja sama, dialog, partnership, dan kemitraan," ujar Nana.

Dengan konsep seperti itu, di masa kepemimpinannya, Indonesia mengarahkan GNB pada dialog Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

Suatu upaya yang akhirnya menjadi resolusi bersama PBB. Dengan demikian, menurut Nana, kehadiran GNB tak lagi sebagai ancaman.

Situasi internasional yang berubah tampaknya memaksa GNB untuk menyesuaikan diri. Di masa awal, gerakan itu mengarah pada semangat untuk merdeka, tapi kini arahnya: bagaimana mengisi kemerdekaan. Masalah ekonomi karenanya menjadi fokus pergerakan.

Dari sana kemudian lahir upaya penyelesaian utang bilateral ataupun multilateral. Juga masalah pangan, persoalan berat yang masih dihadapi sebagian besar anggota Non-Blok.( DWT )